Pemerintah Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya UNUD menggelar seminar internasional serangkaian Rakernas VI Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kabupaten Gianyar. Seminar bertajuk “Living in the Sustainability and Harmony: Managing The Cultural and Natural Heritage for Prosperity” ini, berlangsung di Balai Budaya Gianyar, Selasa (18/4). Seminar diikuti 58 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menjadi anggota JKPI dengan narasumber Presiden Municipal Council of Seberang Perai (MPSP) YBhg. Dato’ Maimunah Mohd Sharif dan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dr. Hilmar Farid. Seminar secara resmi dibuka oleh Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Ir. I Nyoman Shuida, M.Si.
Ketua panitia, Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. mengatakan, sengaja mengundang Dato’ Maimunah sebagai narasumber karena keberhasilannya mengembangkan kota pusaka di Malaysia. Sehingga, para bupati/walikota anggota JKPI tidak hanya mendengar pengalaman di antara bupati dan walikota saja, tetapi juga bisa mendengar sharing ideas tentang pengalaman yang sudah dilakukan Ibu Dato’ Maimunah sebagai Manajer dalam Pengelolaan Kota Pusaka di Malaysia. “Dengan demikian melalui pertemuan ini, para peserta akan mendapatkan titik temu dan perbandingan sehingga bisa mencari satu konektivitas atas kegiatan yang dilakukan di sini dengan kegiatan di tingkat dunia internasional,” ujar Prof. Ardhana.
Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata menyampaikan, harmoni, keberlanjutan, budaya, pusaka, dan kesejahteraan masyarakat, adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di masa depan. Di seminar ini para peserta akan mendengarkan bahasan ilmiah, yang berkait erat dengan pusaka dan budaya. Khususnya yang berkait dengan bagaimana kita hidup dalam harmoni dan keberlanjutan, dengan mengelola pusaka dan budaya, untuk kesejahteraan. “Seminar ini menjadi sangat penting untuk membangun kembali kesadaran masyarakat, khususnya tentang betapa pentingnya implementasi nilai-nilai budaya dan pusaka, untuk harmoni, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Agung Bharata.
Sementara itu, Dato’ Maimunah dalam makalahnya yang berjudul “Strategy and Government Policy on Arts and Culture in the Context of Managing Heritage Cities in Malaysia: The Case of Georgetown Penang” menjelaskan bagaimana membangun sebuah pernyataan visi yang mengintegrasikan dorongan untuk kemajuan ekonomi yang kompatibel, keberlanjutan, dan konservasi sejarah integritas dan keaslian kota Georgetown, Penang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi produksi tanpa mengorbankan nilai-nilai yang berasal dari karakter dan hal-hal penting terkait sejarah dan bentuk Georgetown sebagai kota pelabuhan. Kota Georgetown, Penang-Malaysia ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2008.