Ketimpangan gender dalam beberapa bidang pembangunan di Kabupaten Gianyar masih relatif menonjol, seperti di bidang ketenagakerjaan dan politik. Disisi lain, Pemerintah dituntut mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender (KKG) pada tahun 2015, sesuai kesepakatan MDG’s. Diperlukan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara serius.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Sri Ambari, mewakili Bupati Gianyar dalam Seminar Statistik Gender di Ruang Sidang I Bupati Gianyar, (18/11).

Seminar tersebut, kata Dayu Ambari, bertujuan menyamakan persepsi penyajian data – data yang tersusun dalam buku Profil Statistik gender (Profil Perlindungan Perempuan dan Lansia Cacat). “Dengan adanya publikasi ini, akan diketahui dengan jelas, kesenjangan yang terjadi, yang kemudian dapat memberikan petunjuk kepada para penentu kebijakan dan penyusun program,”ucapnya.

Ketua Panitia Ni Made Agustini mengatakan, buku Profil Statistik Gender yang diseminarkan adalah merupakan hasil penyusunan Pemkab. Gianyar yang bekerjasama dengan Pusat Study Wanita (PSW) Universitas Udayana. Peserta seminar berjumlah 100 orang terdiri dari unsur Eksekutif, Yudikatif, dan SKPD di Kabupaten dan Kecamatan.

Ketua PSW Unud Dr. Ni Luh Arjani mengungkapkan, statistik yang diteliti menyasar berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Dari hasil penelitiannya, berdasarkan data 2013, terungkap beberapa fakta, yaitu di bidang pendidikan, kesenjangan gender masih terlihat pada APM, APK, dan semua jenjang pendidikan. Secara umum, angka mengulang kelas dan anak putus sekolah didominasi anak laki-laki. Pada guru SD lebih banyak kaum adam. Namun, guru SMP dan SMA mayoritas kaum hawa.

Pada aspek kesehatan, peserta KB masih dijejali oleh perempuan (95,5%), keberadaan dokter umum mayoritas laki – laki (56,2%) , namun untuk dokter gigi didominasi perempuan (73,1%) . Kemudian di bidang ekonomi, perempuan tampaknya masih mendominasi di beberapa bidang, seperti para pekerja salon (88,9%), rumah makan dan restoran (51,9%).

Selanjutnya di sektor publik, terutama politik, tampak kentara kesenjangan gender yang terjadi baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Secara umum, laki – laki masih tangguh mendominasi keanggotaan DPRD (97%), pejabat eselon II,III, IV (55,71%), dan profesi jaksa (71,4%), hakim (83,3%), Pengacara (86,7%), Polisi (98%). Terakhir , jumlah Lansia di Kabupaten Gianyar lebih banyak perempuan (52%), demikian juga jumlah petugas parkir didominasi oleh laki-laki (99%).

Solusi atas permasalahan tersebut, kata Arjani, perlu beberapa langkah yang harus dilakukan. Diantaranya, perlu diambil kebijakan yang responsive gender, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, sosialisasi intens KB laki-laki di seluruh lapisan masyarakat, penanganan secara serius menekan angka kematian, perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan, dan pengarusutamaan gender oleh instansi terkait mesti dilakukan secara berkesinambungan. (Humas Gianyar/Ari)