Gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi harus tetap dijadikan landasan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Rasa disiplin yang tinggi, kerja keras dan semangat gotong royong harus tetap dipertahankan di tahun 2016 ini. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra saat memimpin Apel Bulanan di awal tahun 2016, di Halaman Kantor Bupati Gianyar, (4/1).
Di tahun 2015 banyak kerja keras yang dilakukan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi maupun pusat dengan berbagai penghargaan yang diraih, namun hal itu menurut Mahayastra hendaknya dijadikan cambuk agar di tahun 2016 bisa menjadi lebih baik. Banyak tantangan yang akan dihadapi di tahun ini, kita harus bekerja lebih keras agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.
Mahayastra juga menambahkan, untuk meningkatkan rasa disiplin ia pernah mengingatkan pada PNS maupun pejabat dilingkungan Pemkab. Gianyar saat melaunching pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Gianyar waktu lalu. Pada kesempatan itu ia mengingatkan bahwa PNS itu bukanlah pejabat, namun merupakan pelayan masyarakat yang harus siap memberikan pelayanan yang terbaik. Mahayastra mencontohkan pelayanan itu dengan simbol baju putih yang selalu dikenakan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Menurutnya warna putih itu adalah simbol dari pelayanan, itu artinya dalam setiap kesempatan itu presiden bukan menganggap dirinya sebagai pejabat negara namun sebagai pelayanan masyarakat.
“Simbol-simbol inilah yang harus kita terapkan dalam birokrasi pemerintahan di Gianyar, pelayanan itu perlu disiplin, kerja yang cepat dan harus kerja keras. Mari kita awali langkah kita di tahun 2016 dengan revolusi mental” tegas Mahayastra.
Ditambahkan juga pada APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2016 yang telah diverifikasi oleh Provinsi dan telah disahkan tersebut ada banyak program dan kegiatan prioritas, yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik agar segera dikerjakan. Seperti keberadaan bus sekolah dan bus desa sehat, revitalisasi RSUD Sanjiwani, Perbaikan infrastruktur, pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan, PATEN dan lain-lainnya agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Agar seluruh masyarakat Gianyar ikut merasakan, terlibat dan mengawasi bersama.
Berkenaan dengan itu diharapkan semua SKPD selaku pengguna anggaran agar segera menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Dan selanjutnya segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyerapan dana maupun penyelesaiannya. (HumasGianyar/Eni)