Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Gianyar, Desa Bukian Payangan dinilai Tim Penilai Desa Antikorupsi Provinsi Bali di Kantor Desa Bukian, Rabu (28/10). Desa Bukian menjadi desa kedua yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Provinsi Bali setelah Desa Taro Tegallalang.

Bupati Gianyar dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Kabupaten Gianyar, Ni Putu Darmiyanti, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memperluas praktik tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, tidak hanya pada satu desa, tetapi secara bertahap ke desa-desa lainnya. Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. 

“Korupsi bukan hanya persoalan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut hilangnya hak masyarakat, terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut Darmiyanti menjelaskan program Desa Antikorupsi inisiatif KPK RI untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Program tersebut juga bertujuan mencegah penyalahgunaan dana desa serta praktik pungutan liar, dengan menitikberatkan pada lima komponen utama, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.

“Keberhasilan Desa Antikorupsi bukan semata-mata ditentukan oleh banyaknya dokumen yang tersedia atau lengkapnya bukti administrasi, melainkan oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas benar-benar diterapkan serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Darmiyanti.

Darmiyanti berharap penilaian di Desa Bukian tersebut dapat menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana komitmen tersebut telah diwujudkan. Jadikan setiap masukan dari Tim Penilai sebagai bahan evaluasi dan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Upaya ini tidak berhenti pada penilaian hari ini, tetapi harus menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dan diwariskan sebagai budaya bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Koordinator Tim Penilai I Wayan Badung Adiyasa yang juga selaku Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Bali menyampaikan, kepada perangkat desa harus bersungguh-sungguh untuk menunjukkan potensi desa dengan menyertakan dokumen maupun upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini, berkaitan dengan pencegahan dan pemberatasan tindak pidana korupsi. 

“Kami berharap seluruh desa yang diusulkan dapat lolos dalam tahapan penilaian dan berhak memperoleh predikat sebagai Percontohan Desa Antikorupsi dari KPK,” harapnya.

Tahapan penilaian diawali dengan pemaparan pemenuhan indikator Desa Antikorupsi oleh Kepala Desa Bukian I Made Junarta. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk klarifikasi dan konfirmasi oleh tim penilai, verifikasi dokumen, kunjungan ke kantor desa dan BUMDes, serta peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan di desa. Pada akhir kegiatan, Tim Penilai Provinsi Bali menyampaikan sejumlah arahan dan masukan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Bukian.