Guna mengefektif dan mengefisienkan pelaksanaan Strandar Akuntasi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, Tim Pengawas dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan pendahuluan di Pemkab. Gianyar. Sebanyak 6 orang Tim diterima langsung oleh Sekretaris Daerah, Ida Bagus Gaga Adi Saputra di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, (31/7).
Rombongan Tim Pemeriksa dari BPK RI tersebut antara lain, Arman Syifa, M.Acc.,Ak.,CA selaku penanggung jawab, Amri Lewa, SE.,Ak.,M.Adv.,Acc.,AC selaku pengendali teknis, A.A Sg. Ratih Citradewi, S.E.,AK.,CA selaku Ketua Tim dan anggota diantaranya, Mawardi,S.E.,Ak.,CA; Gede Ayusari Lendra, S,T.,M.Eng.; dan Ida Ayu Putu Nila Hapsari, S.E.
Pertemuan sehari tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Unit Daerah (SKPD), Camat, dan bendahara SKPD di Lingkungan Pemkab. Gianyar.
Sekdakab Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengatakan pengimplementasian Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah menjadi komitemen Pemkab. Gianyar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini, diharapkan tim dari BPK RI juga memberi bimbingan dan arahan kepada aparatur Pemkab. Gianyar sehingga dapat mempersiapkan diri dengan sebaik – baiknya dalam mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual ini.
“Selaku aparatur pemerintah, wajib untuk mempersiapkan diri dengan sebaik – baiknya sehingga mampu mengimplemtasikannya. Saya harap pertemuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh SKPD,” tegas Gus Gaga.
Ida Bagus Gaga Adi Saputra menambahkan, Bupati dan DPRD sangat berkomitmen tinggi dalam penerapan SAP berbasis akrual ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain mendorong dan terus meningkatkan kualitas akuntabilkitas keuangan sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah tetap bisa dipertahankan. Langkah ini juga didukung oleh DPRD Gianyar dengan senantiasa merespon positif implementasi SAP berbasis akrual pada setiap perencanaan penganggaran pemda.
Dari segi aspek regulasi dan kebijakan, Pemkab. Gianyar juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2013, perubahan atas Perda No 7 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Bupati (Perbup) No 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemkab Gianyar, Perbup No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab. Gianyar serta Perbup No 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek SDM yakni dengan melaksanakan workshop dan pelatihan, menyediakan tenaga yang kualifait sesuai latar belakang pendidikannya, termasuk juga menyusun tugas dan fungsi yang jelas bagi para tenaga teknis pelaksana pengelola keuangan, asset maupun IT.
“Dan kita sangat bersyukur, saat ini sistem aplikasi pengelolaan berbasis akrual di pemkab. Gianyar, telah terintegrasi antar SKPD dan senantiasa dilakukan evaluasi secara bertahap atas data yang ada,” tambah Gus Gaga. (Humas Gianyar/Set)