Lima (5) Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar pada Rapat Paripurna II, di Ruang Sidang DPRD Gianyar, (30/6), menyampaikan Pandangan Umum terhadap Pengantar Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 yang telah disampaikan Bupati Gianyar, 23 Juni 2015.
Dalam kesempatan itu, kelima fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura Nasdem menyampaikan apresiasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, apresiasi Gianyar menjadi kabupaten terbaik dalam ajang Indonesia’s Attractiveness Award 2015 dari majalah Tempo, sekaligus Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata termasuk 3 besar nominator Anugerah Seputar Indonesia katagori Pemerintahan Berprestasi.
Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan perlunya terus ditingkatkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Dan ada beberapa yang sudah baik, seperti peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
Sementara point penting yang disoroti kelima Fraksi terkait nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2014 mencapai sebesar 239.737.666.547,32. SILVA ini perlu penjelasan lebih lanjut, sekaligus saran kepada eksekutif agar lebih cermat dalam perencanaan dan penyerapan anggaran. Kedua, segera menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sehingga opini WTP tetap bisa dipertahankan.
Secara khusus Pandangan Umum Fraksi PDIP yang dibacakan I Nyoman Amerthayasa, mengusulkan pengangkatan guru-guru tidak tetap karena sudah mengabdi bertahun-tahun dan manajemen persediaan obat di Dinas Kesehatan. Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Ngakan Ketut Putra menyampaikan, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta pelayanan terhadap masyarakat belum memuaskan, tingkat kebocoran diatas 40% dan tingkat laba yang diperoleh lebih kecil dari tahun sebelumnya.
Fraksi Partai Demokrat dibacakan A.A. Gede Bawa Hartawan menekankan pentingnya memperhatikan soal etika, tata krama, prosedur dan mekanisme didalam menjalankan tugas bagi pejabat. Sementara Fraksi Gerindra dibacakan I Gusti Ngurah Agus Supriadi menyampaikan masalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Disamping juga menanyakan tentang kekosongan dua jabatan Dirut PDAM. Lanjut Fraksi Hanura Nasdem I Nyoman Artawa Putra menanyakan solusi atas masalah kemacetan Ubud di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan.
Wakil Ketua DPRD Made Togog usai penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi mengatakan, Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Raperda penyampaian jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2014, selanjutnya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna III, Jumat, 3 Juli 2015
Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra dihubungi terpisah terkait pandangan umum Fraksi di DPRD menyampaikan terkait dengan SILPA, semata-mata sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran dan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara masalah PDAM saat ini sudah dibentuk tim seleksi Direksi PDAM dengan melibatkan unsur akademisi untuk peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Gianyar. Kebijakan pengangkatan PNS adalah kewenangan dari pemerintah pusat, namun Pemkab Gianyar tetap mengajukan usulan untuk mengisi kekosongan tenaga guru dan kesehatan.
Terkait dengan etika pegawai, akan dilakukan evaluasi dan pembinaan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara masalah kemacetan di Ubud, Pemkab Gianyar telah bekerja sama dengan ITB Bandung untuk merancang rekayasa lalu lintas dalam mengatasi kemacetan.
Rapat Paripurna II dimulai pukul 10.00 wita, dibuka Wakil Ketua DPRD I Made Togog, dihadiri Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata, Wabup Made Mahayastra, Muspida, pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Gianyar, camat dan unsur terkait lainnya. (Humas Gianyar/ww)