LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. LAKIP telah diwajibkan mulai tahun 2000/2001 sesuai amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Hal ini yang mendasari kunjungan Pemkot Yogyakarta ke Kabupaten Gianyar yaitu ingin mempelajari tentang Laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip), perencanan dan evaluasi pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh ketua rombongan Asisten Pemerintahan Pemkot Yogyakarta Haji Ahmad Fadli, saat diterima di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, (20/11). Menurutnya rombongan Pemkot Yogyakarta yang datang ke Kabupaten Gianyar tergolong cukup banyak yakni berjumlah 36 orang, karena mereka ini mewakili dari seluruh SKPD hingga kecamatan. Menurutnya, perhatian terhadap Akuntabilitas Kinerja ini sangat penting, sehingga akan menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja, sehingga akan dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar I Made Juanda yang menerima rombongan Pemkot Yogyakarta mengatakan, tahun ini baru pertama kalinya Kabupaten Gianyar meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) atas LKPD, dimana sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat ini tentu atas dasar kerja keras semua pihak (SKPD) sehingga laporan keuangan Kabupaten Gianyar naik kelas dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP dan ini menunjukkan peningkatan ini merupakan indikator untuk mewujudkan asas kepemerintahan yang baik (good governance). Juanda juga menambahkan sebagaimana dimaklumi bahwa LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Untuk semakin terciptanya kinerja yang optimal dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Made Juanda juga berharap dalam kesempatan tukar pendapat ini antara Pemkab. Gianyar dengan Pemkot Yogyakarta, didapat suatu pemahaman yang sama dalam menyelesaikan masalah jika menemui kendala dalam penyusunan ataupun pelaporan keuangan di daerah. (Humas Gianyar/Eni)