Pemkab. Gianyar pada tahun 2016 akan menfokuskan penganggaran untuk program-program pembangunan berbasis responsif gender. Dengan program ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program tidak harus menambah alokasi anggaran namun cukup memilah kegiatan-kegiatan pembangunan yang berbasis pada gender.

Hal ini terungkap  saat Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) , (29/3),  bertempat di UPT Lab.  Perlindungan Tanaman Propinsi Bali di Desa Bedulu, Blahbatuh Gianyar,  dihadiri Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemkab Gianyar.

Pelatihan selama dua hari dan  dibuka Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Sri Ambari , bertujuan  menegakkan hak-hak pria  dan wanita atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan  yang sama, baik perempuan maupun laki-laki.

Ida Ayu Ambari dalam kesempatan itu mengatakan, urusan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu urusan wajib daerah yang fungsinya  harus dikerjakan oleh daerah melalui lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD).  Secara operasional pengarusutamaan Gender merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan kebijakan gender kedalam program dan kegitan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan melalui pelaksanaan pelatihan.

“Tujuan utama  dari penanganan persoalan gender adalah terwujudnya  kesetaraan  dan keadilan gender di masyarakat,” tegas Ida Ayu Ambari.

Atas dasar  itu persoalan gender menjadi salah satu bagian dari delapan kesepakatan millennium Development Goals (MDGs)  karena sampai saat ini masih banyak terjadi ketidakadilan gender diberbagai bidang pembangunan baik ditataran pembangunan nasional maupun dareh

“Diharapkan melalui pelatihan seluruh program  dan kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu melalui Anggaran Responsif Gender karena akan diketahui seberapa besar dampak dari program yang dilaksanakan  oleh masing-masing SKPD  tersebut  bermanfaat  bagi kaum perempuan serta diharapkan  pula adanya pemahaman dan persamaan persepsi terhadap konsep Gender,” terang Ida Ayu Sri Ambari. Sementara narasumber dalam pelatihan tersebut, salah satunya, A.A. Rai Kartini dari Badan Diklat Provinsi Bali. (Humas Gianyar/NGR WW)