Setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Bali, Kabupaten Gianyar mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro kepada Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata,SH di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan RI Jalan Senen Raya Nomor 1 Jakarta pada acara Rapat Kerja Nasional akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015, (2/10). Penghargaan diserahkan serangkaian acara rakernas tahun 2015 dengan tema "inplementasi akuntasi pemerintahan berbasis akrual".
Menteri Keuangan RI, Bambang Brodjonegoro dihadapan para bupati dan walikota yang menerima penghargaan, mengajak untuk melakukan penataan kerja di pemerintahan dengan memfokuskan perbaikan di bidang keuangan. penerapan akuntansi berbasis akrual yang sudah direncanakan sejak lama dan memiliki keunggulan, sehingga penting untuk segera dilaksanakan. “Apresiasi dan penghargaan merupakan wujud terima kasih pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah karena sudah mengelola keuangan dengan baik dengan harapan mampu mendorong Indonesia menjadi lebih baik” jelas Menkeu.
Dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 200 kabupaten/kota saja yang menerima apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata usai menerima penghargaan menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Bali diperoleh berkat adanya kerjasama Legislative dan seluruh SKPD dan utamanya masyarakat Gianyar. ”upaya dan kerja keras untuk menyampaikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang tertinggi, merupakan bentuk komitmen Pemkab. Gianyar sebagai bentuk dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus menerus di dorong pemerintah pusat”jelas Bupati Gianyar.
Selain itu, tambah Agung Bharata, Kabupaten Gianyar dalam tahun anggaran 2015 ini, telah menerapkan system akutansi berbasis akrual. Hal ini menjadi bukti dan komitmen nyata Kabupaten Gianyar, yang sejalan juga dengan pemerintah pusat dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik.
Apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Gianyar merupakan sebuah pengakuan atas kinerja semua aparatur pemerintah Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akutansi pemerintahan yang berlaku.
Agung Bharata berharap, opini WTP untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penghargaan ini menjadi tantangan bagi kita. Karena mempertahankan predikat ini lebih sulit daripada meraihnya. Penghargaan yang didapat diharapkan bisa menjadi pemacu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan keuangan dan anggaran,” jelas Bupati Gianyar. (Humas Gianyar/bid)