Peringatan Hut Polisi Pamong Praja ke-60 di Propinsi Bali diperingati dengan apel bersama dipimpin oleh Sekda Prov. Bali, I Nyoman Yasa selaku inspektur upacara di Lapangan Astina Raya Gianyar (8/3).

Sekda Prov. Bali saat membacakan sambutan Mendagri, Gamawan Fauzi menyampaikan tema peringatan Hut Pol PP adalah “Satuan Polisi Pamong Praja Siap Mengawal dan Mensukseskan Otonomi Daerah melalui Optimalisasi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”. Tema ini dipilih mengingat keberadaan SatPol PP sebagaimana diamanatkan UU keberadaan Pol PP mempunyai peranan penting dan strategis, baik dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat nasional termasuk didalamnya agenda mensukseskan otonomi daerah. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Pol PP menghadapi permasalahan dan tantangan klasik yaitu opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan pemberitaan pers yang tidak seimbang. Berkaitan dengan hal itu, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sat Pol PP sangat jelas eksistensinya berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010, untuk itu dalam penegakan Perda dan keputusan kepala daerah dilapangan hendaknya, berpedoman pada aturan dan bertindak secara profesional. Untuk itu jajaran Sat Pol PP agar dalam menghadapi, mengayomi dan melayani masyarakat tidak dengan cara kasar, seperti memaksa, mengancam dan menggunakan kekerasan, tetapi melalui cara-cara persuasif, simpatik dan edukatif sehingga sedapat mungkin dihindari “penggunaan kekerasan” yang dapat menimbulkan kontra produktif di masyarakat. Untuk itu diperlukan pula kerjasama dan dukungan politik dari anggota dewan sebagai bentuk representatif dari masyarakat baik berupa anggaran, sarana dan prasarana yang diperlukan.

Mendagri dalam sambutannya mengingatkan dalam usianya yang sudah semakin dewasa dalam pelaksanaan tugas selalu dilandasi dengan pertimbangan aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan, HAM, pelaporan dan rekrutmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Apibila aspek-aspek tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, lambat laun kesan negatif yang masih ada pada masyarakat selama ini, akan berubah menjadi simpati masyarakat. Kesan ini penting untuk dibangun seiring dengan kebijakan peningkatan citra dan kewibawaan serta kinerja Sat Pol PP yang harus menjadi komitmen bersama. Hal yang menggembirakan dalam pelaksanaan Hut Pol PP kali ini pun merupakan kado istimewa bagi seleuruh jajaran Sat Pol PP adalah dengan telah diterbitkannya PP No.6 Tahun 2010 tentang Sat Pol PP pada tanggal 6 Januari 2010 sebagai revisi atas PP No. 32 Tahun 2004. Dalam PP No.6 Tahun 2010 diatur tentang peningkatan kelembagaan Sat Pol PP Propinsi menjadi eselon II/a dan Kabupaten/Kota menjadi eselon II/b. Sejalan dengan peningkatan besaran kelembagaan tersebut, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, kinerja, perubahan pola sikap dan pola tindak (mind set) serta peningkatan tanggung jawab. Disamping itu, untuk kejelasan dan kepastian karir Sat Pol PP tidak lama lagi akan segera lahir peraturan mengenai jabatan fungsional Sat Pol PP, yang mana saat ini masih dalam proses penandatanganan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lewat PP ini diharapkan dapat lebih memotivasi Sat Pol PP dalam memperoleh jenjang karir yang lebih baik.

Sementara itu Sekda Prov. Bali, I Nyoman Yasa ditemui selepas Apel menyampaikan bahwa dengan adanya peningkatan status kelembagaan bagi Sat Pol PP tentunya perlu dibarengi dengan peningkatan SDM, sarana dan prasarana dalam penegakan perda, keputusan kepala daerah dan diteksi dini. Sementara terkait dengan perubahan kelembagaan ini, Bupati Gianyar, Tjokrda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, Made Mahayastra menyampaikan bahwa peningkatan status kelembagaan Pol PP di Kabupaten Gianyar harus ditunjang dengan Perda kelembagaan dimana perda akan diajukan oleh pihak eksekutif dan disesuaikan dengan agenda sidang dewan Kabupaten Gianyar tahun 2010 ini.(Humas Gianyar)