Bupati Gianyar menerima Tim penilai Lomba Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) Tingkat Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar (18/7). Tim yang di ketuai oleh Luh Gede Ari Sukeni menilai penyelenggaraan Pemerintahan dari segi kualitas pelayanan publik. Dalam kesempatan itu turut menerima Tim penilai, Setda Kabupaten Gianyar dan beberapa pejabat terkait.
Menurut Luh Gede Ari Sukeni, ada 12 kriteria yang diterapkan dalam proses penilaian, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PAN Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota. Diantaranya, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan pemberian penghargaan dan penegakan disiplin. Kemudian pembinaan teknis terhadap unit pelayanan publik, kebijakan korporatisasi unit pelayanan publik dan pengembangan manajemen pelayanan.
Selain itu, kebijakan peningkatan profesionalisme pejabat/pegawai di bidang pelayanan publik, penghargaan di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan, kebijakan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-government dan penerapan standar ISO 9001-2000 dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, menurut Luh Gede Ari penentuan pemberian penghargaan dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama, setiap pemerintah provinsi mengusulkan kabupaten/kota yang dinilai mempunyai komitmen kuat serta memberikan upaya nyata dalam peningkatan pelayanan publik. Tahap kedua, penilaian terhadap kabupaten/kota yang diusulkan tersebut oleh tim yang terdiri dari unsure pemerintah, LSM, media massa, dan perguruantinggi dengan menggunakan instrument yang telah diuji. Dalam hal ini setiap provinsi memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama sebanyak 20 persen dari jumlah kabupaten yang dimilikinya atau sekitar 3-5 kabupaten/kota dalam CBAN tingkat Nasional.
Dalam sambutannya Bupati Gianyar mengungkapkan bahwa, kegiatan evaluasi/penilaian ini akan memberikan makna tersendiri bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Gianyar, karena melalui kesempatan ini akan dapat diukur sejauhmana upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan public telah dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.
Untuk mewujudkan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik daerah, bukanlah persoalan yang mudah karena diperlukan adanya komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi dan terobosan dari seluruh pemangku penyelenggara pelayanan publik dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan standarisasi pelayanan yangtelah ditetapkan serta senantiasa berupaya mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan segala bentuk pungutan tidak resmi. (Humas Gianyar)
