Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, (27/4), menyampaikan Rekomendasi terkait  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Gianyar. Rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta dan dihadiri Wakil Bupati Made Mahayastra beserta seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab. Gianyar.

Rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD, Ida Bagus Nyoman Rai menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya, untuk Pendapatan Daerah agar lebih optimal dan disesuaikan dengan potensi yang ada. Untuk Lain Pendapatan Daerah Yang Sah agar secara berkelanjutan memperbaharui dan mengembangkan system serta prosedur pemungutan pada setiap jenis pendapatan seperti dengan system online. Sementara untuk Pengeluaraan pembiayaan daerah agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bidang kesehatan, dewan merekomendasikan penambahan jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter bedah serta para medis  baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu. Hal ini untuk meningkatkan mutu pelayanan.  Sementara untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran belum didukung data akurat dan perlu melakukan pendataan  berkala.

Sementara di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana  agar menjadikan Adipura sebagai sasaran  antara mewujudkan Gianyar yang bersih sepanjang hari. Dibidang peningkatan pertanian dan ketahanan pangan terkendala oleh alih fungsi lahan, untuk itu perlu memperketat  peluang untuk ahli fungsi lahan dengan menerbitkan  payung hukum  serta melakukan  pengawasan yang ketat.

Usai membacakan rekomendasi, Ketua DPRD Wayan Tagel Winarta menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Wakil Bupati Made Mahayastra untuk selanjutnya rekomendasi yang telah dirumuskan  agar diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Wabup Made Mahayastra membacakan sambutan Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata, LKPJ merupakan progres report penyelenggaraan  pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ diperlukan sebagai media bagi dewan untuk melaksanakan fungsi control atas jalannya pemerintahan daerah.

Disadari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2014, belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan dan terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, rekomendasi yang telah dirumuskan akan diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait penyampaian rekomendasi, Wayan Tagel Winarta mengatakan, LKPJ Bupati merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Selanjutnya LKPJ mendapat rekomendasi dewan sebagai masukan dan pertimbangan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. (Humas Gianyar/NGR WW)