Pemkab Gianyar melalui Dinas Komunikasi dan Informatikabersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Kabupaten Asahan guna mempelajari tentang koordinasi publikasi ke media dan tentang persandian dalam penyampaian informasi secara on line dan off line, juga masalah penggunaan alokasi dana desa. Rombongan diterima oleh Plt. Kepala Dinas PMD Dewa Ngakan Ngurah Adi dan Sekdis Kominfo I Gede Daging, S.STP. M.Si di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, (11/7).
Rombongan DPRD Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Ketua Komisi A , H. Baharuddin Harahap,SH.MH mengungkapkan lebih jauh tujuan kunjungan mereka ke Kabupaten Gianyar adalah ingin berbagi informasi dengan Diskominfo Gianyar tentang publikasi untuk media massa yang nantinya mungkin dapat diterapkan oleh DPRD Kab. Asahan dalam hal publikasi. Sedangkan untuk DPMD pihaknya ingin berbagi informasi mengenai alokasi dana desa dimana di Kabupaten Gianyar yang telah dilakukan secara transparan yang nantinya dapat diadopsi di kabupaten Asahan.
“ Kami ingin belajar atau lebih pada bertukar pikiran masalah publikasi maupun penggunaan dana desa, yang nantinya dapat kami adopsi untuk di Kabupaten Asahan,” jelas H. Baharuddin.
Sekdis Kominfo Gianyar I Gede Daging seusai memparkan tentang selayang pandang Kabupaten Gianyar, memaparkan lebih jauh tentang tupoksi di Dinas Kominfo Gianyar. Menurut Gede Daging berbagai tugas dan fungsinya di Diskominfo semuanya sudah berbasis IT.- yang dikelola melalui bidang e-Government. Sedangkan untuk persandian kini sudah lebih luas, tidak lagi masalah surat menyurat tapi lebih bagaimana menjamin kemanan rahasia negara melalui kode-kode sandi.
Sedangkan untuk masalah kehumasan menurut Gede Daging, di bawah bidang Pelayanan Komunikasi dan Informatika lebih pada bagaimana mempublikasikan berita-berita pembangunan di media massa.
“ Untuk masalah publikasi saat ini kita juga memiliki perjanjian kerjasama dengan media yang ada, yang dikenal dengan istilah advertorial untuk memuat berita-berita penting seputar pemerintahan maupun program pembangunan di Kabupaten Gianyar,”jelas Gede Daging.
Selain itu ditambahkan, Kominfo juga mengelola koran yang khusus untuk mempublikasikan tentang pembangunan hingga ketingkat desa dengan nama Paswara. Disamping itu juga ada radio Gelora yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD di Lingk. Pemkab Gianyar secara rutin menyiarkan program mereka di masing-masing OPD dan juga website yang juga dikelola oleh Dinas Kominfo.
Sedangkan untuk pengelolaan dana desa, Plt Kadis PMD menjelaskan, untuk penyususnan APBDes se-Kab. Gianyar ada 7 sumber dana yaitu merlalui dana desa (APBN), alokasi dana desa (ADD/APBN), Bagi Hasil pajak/BHP (kebijakan kepala daera minimal 10 persen dari pajak daerah), Bagi Hasil Retribusi/BHR (Kebijakan kepala daerah minimal 10 persen dari retribusi daerah), BKK provinsi, BKK Kabupaten dan PAD.
Ngakan Ngurah Adi menjelaskan Kabupaten Gianyar telah mendapatkan predikat terbaik pengelolaan dana desa di Provinsi Bali dari KPPN Denpasar. Sedangkan untuk transparansi dana desa dalam perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat.
“ Wujud transparasi tersebut berupa baliho yang isinya sumber dana serta pemanfaatannya yang dipasang ditempat-tempat strategis di desa,” jelas Ngakan Ngurah Adi.