[caption id="attachment_7359" align="alignleft" width="300"]
BPKP Provinsi Bali saat Sosialisasikan Penyusunan LAKIP di Ruang Sidang I Bupati, (25/2).[/caption]
Untuk semakin terciptanya kinerja yang optimal dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Gianyar, BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pusat) Provinsi Bali mengadakan sosialisasi yang bertajuk “Fasilitasi Penyusunan LAKIP” yang bertempat di Ruang Sidang I Bupati, (25/2).
Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan perwakilannya di Kabupaten Gianyar. Dalam sambutannya, Sekda. Gianyar, Ida Bagus Gaga Adisaputra mengatakan beberapa hal terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun bersama, sebagaimana dimaklumi bahwa LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. LAKIP telah diwajibkan mulai tahun 2000/2001 sesuai amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Untuk itulah fasilitasi penyusunan LAKIP ini dilaksanakan.
“Berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Bali, sampai saat ini di Kabupaten Gianyar evaluasi terhadap LAKIP tersebut masih dinilai kurang. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap LAKIP Kabupaten Gianyar yang memperoleh nilai kurang dengan komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Kedepan diharapkan akan terjadi perbaikan hasil dari evaluasi LAKIP Kabupaten Gianyar. Dengan demikian maka sangat perlu mendapat perhatian terhadap Akuntabilitas Kinerja ini, sehingga akan menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja, sehingga akan dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik.” Jelas IB Gaga.
Tim Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Haris Krisnandar yang menjadi narasumber dalam acara ini menyampaikan beberapa materi terkait LAKIP, hal yang ditekankan yaitu Penekanan yang belum mendapat perhatian keterkaitan dengan indicator hasil oleh DPA/APBD dengan indicator kinerja yang ada dalam RPJMB/Restra, tujuan dilaksanakan LAKIP, apa yang dilaporkan dalam LAKIP dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP. “LAKIP ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan APBD menjadi efektif, tanpa adanya belanja kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, terwujudnya Good Governance atau kepemerintahan yang baik serta menciptakan budaya kerja dari setiap SKPD yang berorientasi terhadap Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik.”ungkapnya.
Haris menambahkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini sendiri yaitu untuk penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan peraturan PerMenPan (Peraturan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi). (Humas Gianyar)DEWA ARI
BPKP Provinsi Bali saat Sosialisasikan Penyusunan LAKIP di Ruang Sidang I Bupati, (25/2).[/caption]
Untuk semakin terciptanya kinerja yang optimal dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Gianyar, BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pusat) Provinsi Bali mengadakan sosialisasi yang bertajuk “Fasilitasi Penyusunan LAKIP” yang bertempat di Ruang Sidang I Bupati, (25/2).
Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan perwakilannya di Kabupaten Gianyar. Dalam sambutannya, Sekda. Gianyar, Ida Bagus Gaga Adisaputra mengatakan beberapa hal terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun bersama, sebagaimana dimaklumi bahwa LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. LAKIP telah diwajibkan mulai tahun 2000/2001 sesuai amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut. Untuk itulah fasilitasi penyusunan LAKIP ini dilaksanakan.
“Berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Bali, sampai saat ini di Kabupaten Gianyar evaluasi terhadap LAKIP tersebut masih dinilai kurang. Sebagaimana hasil evaluasi terhadap LAKIP Kabupaten Gianyar yang memperoleh nilai kurang dengan komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Kedepan diharapkan akan terjadi perbaikan hasil dari evaluasi LAKIP Kabupaten Gianyar. Dengan demikian maka sangat perlu mendapat perhatian terhadap Akuntabilitas Kinerja ini, sehingga akan menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja, sehingga akan dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik.” Jelas IB Gaga.
Tim Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Haris Krisnandar yang menjadi narasumber dalam acara ini menyampaikan beberapa materi terkait LAKIP, hal yang ditekankan yaitu Penekanan yang belum mendapat perhatian keterkaitan dengan indicator hasil oleh DPA/APBD dengan indicator kinerja yang ada dalam RPJMB/Restra, tujuan dilaksanakan LAKIP, apa yang dilaporkan dalam LAKIP dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP. “LAKIP ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan APBD menjadi efektif, tanpa adanya belanja kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, terwujudnya Good Governance atau kepemerintahan yang baik serta menciptakan budaya kerja dari setiap SKPD yang berorientasi terhadap Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik.”ungkapnya.
Haris menambahkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini sendiri yaitu untuk penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan peraturan PerMenPan (Peraturan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi). (Humas Gianyar)DEWA ARI