Tingkatkan pelayanan kepada publik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta sumber daya manusia aparatur dilingkungan pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Bali gelar Rapat Koordinasi (Rakor), hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Rakor, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gianyar, I Made Suradnya, di Ruang Sidang I, Kantor Bupati Gianyar, (21/9).
Lebih lanjut, Suradnya mengatakan, Rakor merupakan implementasi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menindaklanjuti kesepatakan Rakor di Tabanan 24-25 Nopember 2011 lalu. Rakor juga bertujuan untuk mengetahui serta mengimpun berbagai permasalahan Kepegawaian pada Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota. “Nantinya diharapkan menghasilkan rumusan maupun rekomendasi ke pejabat Pembina Kepegawaian dalam merumuskan kebijakan tentang kepegawaian,” terang Suradnya.
Terlaksananya pembinaan manajemen PNS serta SDM aparatur pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota serta Provinsi Bali juga merupakan salah satu tujuan rakor. Rakor yang dihadiri Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Made Ardita, Kepala BKD Provinsi Bali serta kepala BKD kabupaten/kota se-Bali serta pejabat yang menangani bidang kepegawaian akan dilaksanakan selama dua hari. Sebanyak 22 orang peserta akan mengikuti Rakor mereka akan merumuskan rekomendasi terkait permasalahan Kepegawaian ke pembina. Rakor juga mendatangkan narasumber dari Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Pusat dan Kantor Regional x BKN Denpasar. “Saya berharap peserta rakor bisa optimalkan waktu serta bisa menyusun rekomendasi jika ada permasalahan terkait Kepegawaian,” imbuhnya.
Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata sangat mengapresiasi Rakor yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Rakor ini diharapkan bisa menjadi media evaluasi serta inventarisasi masalah kepegawaian. Jika terjadi permasalahan, para peserta Rakor juga diharapkan bisa mengupayakan pemecahan terhadap permasalahan tersebut dengan membuat rekomendasi ke pembina. SDM kepegawaian selayaknya terus ditingkatkan, sehingga kinerja dalam melayani publik bisa optimal. “PNS serta aparatur kepegawaian tidak bisa lepas dari aturan, dan kinerja yang baik merupakan tolak ukur meningkatnya SDM kepegawaian,” terang Agung Bharata. (Humas Gianyar/Suar)