Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Gianyar menggelar sosialisasi dan advokasi gender bagi anggota DPRD, dan pimpinan SKPD Pemkab. Gianyar tahun 2015, di Ruang Sidang DPRD, (2/10). Narasumber yang dihadirkan yaitu Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bidang Politik, Sosial, Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA) RI Sri Prihantini Elijayanti.

Kepala BPPKB Kabupaten Gianyar Ida Ayu Sri Ambari mengatakan, wacana gendet saat ini sudah menjadi isu global. Terbukti pada tahun 2000 silam, konferensi PBB menelorkan Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) dengan delapan kesepakatan, salah satunya menginginkan keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan di tahun 2015.”Stigma masyarakat saat ini, masih kerap menganggap gender fokusnya pada perempuan saja,. Hal tersebut cenderung memunculkan persepsi kurang tepat,”ucapnya.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat membumikan gender sehingga terwujud persamaan persepsi, mulai dari lapisan masyarakat terbawah, pengusaha/swasta maupun bagi pejabat legislative, ekeskutif, yudikatif. Kesetaraan gender akan terwujud jika semua itu sepaham,”tutur Ambari.

Secara umum. Lanjut dia, kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Gianyar sudah mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun, diakui bahwa masih terjadi kesenjangan di berbagaii bidang pembangunan. Untuk mewujudkan itu, Pemkab telah terbitkan Perbup no. 48 tahun 2013 tentang PUG dalam pembangunan daerah, serta SE Bupati no: 411.2/222/BPP&KB tentang pelaksanaan anggaran responsive gender.”Sosialisasi gender ke pelosok desa juga telah kami intensifkan, sehingga diharapkan dapat menyentuh akar – akar masyarakat,”ucapnya.

Asdep PUG Kemen PP&PA RI Sri Prihantini mengatakan, PUG memiliki berbagai manfaat yang positif, diantaranya PUG akan mendukung pengembangan paradigmatic le arah peradaban masyarakat yang maju, dengan mengedepankan nilai – nilai luhur yang tercermin, dalam perilaku santun dan harmonis.

Lebih lanjut, dia berharap agar seluruh SKPD di Kabupaten Gianyar dapat memberi kebijakan dalam responsive gender. Isu – isu kesetaraan gender mesti dimasukkan dalam kebijakan, dengan mengintregasikan, dan memahami seluruh akses dan partisipasi, baik laki – laki maupun perempuan.”Mewujudkan itu, eksekutif dan legislative, yudikatif harus satu komitmen,”ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memuji komitmen Kabupaten Gianyar, yang sangat gencar mewujudkan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Progres tersebut mesti konsisten dijaga, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut secara jangka panjang dan seterusnya.”Program ini mesti dikawal bersama, demi masa depan generasi Gianyar,”ujarnya. (Humas Gianyar/Ari)