Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gianyar diakui optimal, apalagi dalam mempersiapkan desa menyambut dan mengimplementasikan UU.No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut diakui Dirjen/Perwakilan Mentri Timor Leste, Abilio Caetano, di Ruang Rapat, Kantor  Bappeda, Gianyar, (18/9).

Abilio Caetano mengatakan keberhasilan Gianyar dalam memberdayakan masyarakat juga diakui Bank Dunia, berbagai program yang digelontor Bank Dunia selalu sukses di Gianyar. Sehingga atas dasar tersebut, Bank Dunia merekomendasikan Gianyar sebagai salah satu tempat belajar pemberdayaan di Indonesia. Negara Timur Leste akan menyempurnakan Program Nasional Pengembangan Desa (Pendes). Program ini sama seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang sukses dilaksanakan di Gianyar, bahkan program tersebut sudah bisa dilanjutkan Pemkab. Gianyar dengan sebutan Program Siaga Desa Swatantra (PSDS) dengan pembiayaan APBD. “Keberhasilan ini membuat kami tertarik belajar ke Gianyar, walaupun PNPM-MPd berhenti, spiritnya masih bisa dijalankan di Gianyar,” terangnya.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, 13 orang delegasi yang dipimpin wakil mentri asal Timor Leste juga berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Kunjungan tersebut disamping ingin mempelajari lebih lanjut tentang regulasi serta implementasi pembangunan bebasis masyarakat, mereka juga ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan program yang direncanakan, dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga spirit pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat bisa terwujud. “Pendes di Timur Leste sudah berjalan selama dua tahun, namun belum bisa berjalan optimal seperti di Gianyar,”imbuhnya.

Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata yang diwakili, Asisten I Setda Kabupaten Gianyar, Cokorda Rai Widiarsa Pemayun menyambut baik kunjungan tersebut. Keberhasilan Kabupaten Gianyar memang sudah diakui nasional dengan meraih Si-Kompak Awards beberapa tahun lalu. PNPM-MPd merupakan salah satu program idaman masyarakat, karena sangat dirasakan warga perdesaan.  Keberlanjutan PNPM-MPd juga sudah diantisipasi Pemkab. Gianyar dengan meluncukan PSDS beserta payung hukumnya. Selama ini koordinasi pelaku dan jajaran Pemkab. Gianyar dalam pelaksanaan program ini sangat baik, sehingga berbagai kebijakan bisa dilaksanakn dengan baik. Walaupun PNPM-MPd sudah dihentikan pemerintah pusat akhir 2014, Kabupaten Gianyar masih bisa melanjutkan program tersebut dengan meluncurkan PSDS dengan anggaran APBD yang lebih besar,” terangnya.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat yakni memberikan kewenangan otonomi ke masing-masing desa/kelurahan untuk menentukan pembangunan desanya dan membuat desa lebih mandiri. Sejak digelontor tahun 2003 lalu, PPK/PNPM-MPd sudah berhasil memberdayakan masyarakat dengan meyiapkan SDM yang baik. Hal ini juga sangat menentukan keberhasilan pelaksnaan UU Desa. Sebelumnya setiap Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten yang dilaksanakan Pemkab. Gianyar selalu sepi peminat, hal tersebut karena minimnya usulan desa yang diakomodir.Sejak PNPM-MPd Integrasi dan PSDS dilaksanakan, Musrenbang selalu ramai dan warga antusias hadir karena usulan prioritas mereka pasti terdanai. “ Itu merupakan salah satu bukti proses integrasi terjadi di Gianyar, sehingga di setiap desa sudah ada dokumen RPJMDes yang merupakan dokumen milik desa sebagai acuan satu perencanaan dan satu penganggaran,”imbuhnya. (Humas Gianyar/Suar)