Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra dengarkan pandangan umum tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2015. Pandangan tersebut disampaikan lima fraksi DPRD Gianyar dalam Sidang Paripurna DPRD Gianyar, (4/4).

Sidang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta sekaligus memberikan kesempatan secara bergilir terhadap lima fraksi DPRD Gianyar untuk menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2015. LKPJ yang disampaikan dibarengi dengan menyodorkan empat buah Ranperda. Antara lain Ranperda tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Mandara Giri, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. “Persidangan dihadiri 34 anggota DPRD, tiga orang ijin serta 3 orang sakit, sedangkan pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi akan ditindaklanjuti dengan pembahasan di masing-masing pansus,”terang Tagel Winarta.

Secara umum lima fraksi juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bupati Gianyar yang bisa menyamaikan LKPJ tepat waktu. Apresiasi juga diberikan karena telah berhasil meluncurkan Bus Sekolah, penanganan DBD, serta banyak hal lainnya. Secara umum seluruh Fraksi juga mengapresiasi LKPJ yang disampaikan Bupati Gianyar, seperti penyelarasan berbagai bentuk pendapatan dan belanja. ”Memang ada beberapa pertanyaan, pernyataan, serta saran, yang semuanya untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Gianyar,”imbuh Ketua DPRD Gianyar.

Ketua Fraksi PDIP, I Ketut Sumadi mengatakan PU terkait LKPJ Bupati Gianyar tahun anggaran 2015 secara umum diterima dengan baik. Hanya saja ada beberapa pertanyaan terkait pendapatan dan realisasi pajak daerah, seperti penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak sesuai target, optimalnya data base pajak PBB, adanya pergeseran target anggaran di PDAM, hingga mempertanyakan keberadaan Perusahaan Daerah Mandara Giri serta pengoptimalan sumber PAD lainnya. Fraksi PDIP juga mempertanyakan perolehan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum yang semakin bertambah alokasinya ke Gianyar, ini membuktikan kemandirian pemerintah daerah semakin menurun, padahal Gianyar kaya akan potensi.

Sedangkan belanja daerah secara umum mengalami kenaikan, hanya saja belanja daerah ini jangan dipergunakan sebagai hal-hal yang tidak produktif. “Kami sarankan agar meningkatkan belanja modal, karena memiliki peranan strategis dalam kegiata masyarakat, begitu juga belanja pegawai dan belanja modal agar diseimbangkan, serta mengupayakan solusi pencairan dana Bansos,”papar Ketut Sumadi.

Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan, I Wayan Budiana mengatakan kalau LKPJ tahun anggaran 2015 bisa dijadikan rujukan terhadap arah kebijakan umum Pemkab. Gianyar kedepan. Fraksi Golkar mempertanyakan beberapa hal, seperti terkait keberlanjutan pengembangan objek wisata DAS Pakerisan, penataan pasar tradisional. Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait data jumlah penduduk pemilih yang seharusnya memperoleh 45 kursi DPR, sedangkan sekarang di Gianyar DPRD ada 40 kursi. “Saya  juga berharap hasil Musrenbangda dijadikan acuan penganggaran tahun 2017,” imbuhnya.

Pandangan Umum LKPJ Bupati Gianyar 2015 juga disampaikan, A.A. Gde Bawa Hartawan asal Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat hanya menyoroti kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada masalah sosial, hal tersebut agar segera dicermati dan dicarikan solusi. Dalam perspektif menjalanklan fungsi kontrol, Fraksi Demokrat selalu menyarankan agar mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. “Kami juga berharap RPJM nasional bisa terealisasi dengan RPJMD Gianyar yang diwujudkan dengan visi dan misi Bupati Gianyar,”paparnya.

Pandangan Umum Fraksi Hanura dan Nasdem yang disampikan IB Manu Atmaja mengingatkan agar melaksanakan sembilan priorotas Pemerintah Kabupaten Gianyar, seperti Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahtraan sosial, pertanian, infrastruktur, sosial agama, lingkungan hidup, kapasitas birokrasi serta bidang hukum. “Kami juga menyarankan agar segera diambil langkah-langkah terhadap pelanggaran sempadan pantai, jurang/sungai, dalam peruntukan tata ruang, serta munculnya keselarasan jejaring antar pemerintah dan masyarakat,”papar Gus Manu.

Pandangan Umum LKPJ Bupati Gianyar tahun 2015 yang disampaikan Ida Bagus Nyoman Rai asal Faksi Hanura menyarankan Pemkab. Gianyar agar mengedepankan pemerataan anggaran. Serta bupati menjelaskan pendapatan dan belanja secara rinci dalam sidang pansus. Fraksi Hanura juga menyarankan agar Pemkab. Gianyar selalu mendata potensi yang potensial agar bisa meningkatkan PAD. “Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan secara terintergrasi dengan anggaran yang merata dan memadai, sedangkan masalah lain seperti kemacetan di Ubud juga bisa segera dicarikan solusi secepatnya,” papar Gus Rai.

Wakil Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengapresiasi PU seluruh fraksi. Pihaknya akan selalu bekerja dengan baik agar saran dan masukan yang disampaikan bisa dilaksanakan dengan optimal. (Humas Gianyar/Suar)