Mengisi masa resesnya kali ini anggota komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra melakukan tatap muka lintas koperasi se-Kecamatan Tampaksiring pada hari Sabtu (30/4) di Balai Banjar Mancawarna Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. Tatap muka tersebut dilakukan terkait dengan pemberdayaan koperasi/UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Acara tatap muka tersebut dihadiri pula oleh Bupati Gianyar Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, anggota DPRD Gianyar Tagel Winarta, Kadis Koperasi dan UKM Kab. Gianyar, Ketua Dekopinda Kab. Gianyar, Wakil Pimpinan Wilayah BRI Denpasar Bambang Widjanarko, Camat Tampaksiring, Kapolsek Tampaksiring, Danramil Tampaksiring, para pengurus desa se-kecamatan Tampaksiring.

Ketua Lintas Koperasi Kecamatan tampaksiring, Dewa Nyoman Susila Adnyana menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya tatap muka ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait dengan program KUR, selain untuk menunjang pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Adnyana menyampaikan sasaran dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi/UMKM mengenai akses permodalan terutama KTA (Kredit Tanpa Agunan) yang disediakan oleh pihak pemerintah bagi koperasi dan UMKM.

Bupati Gianyar dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UMKM terbukti mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu g tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan ini dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kapasitas pembangunan SDM di bidang perkoperasian. Bupati juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini dan mengajak semua pelaku koperasi untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan koperasi guna tujuan yang diharapkan bersama.

Nyoman Dhamantra mengatakan bahwa selaku anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional, pihaknya berusaha untuk memberdayakan koperasi/UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pihaknya mengupayakan agar akses permodalan bagi koperasi/UMKM dapat diperluas dengan meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan koperasi/UMKM dan dengan cara bekerjasama dengan pihak-pihak/lembaga-lembaga penyalur kredit, salah satunya BRI. Dhamantra juga menyampaikan bahwa koperasi harus tumbuh karena koperasi merupakan soko guru perekonomian kerakyatan, dengan koperasi bisa terjadi pemerataan likuiditas sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Wapimwil. BRI Denpasar, Bambang Widjanarko didampingi perwakilan BRI Cabang Gianyar, Dewa Made Wardana menyampaikan kesiapan BRI menyalurkan kredit bagi koperasi/UMKM selama usaha yang dimiliki warga atau koperasi/UMKM tersebut sudah berjalan selama minimal 6 bulan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa untuk kredit KUR, Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan pinjaman hingga 20 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal 6 tahun, kredit KUR Retail dengan pinjaman hingga 500 juta, serta kredit KUR Link Programm dengan pinjaman mencapai 2 miliar.

Dari sesi tanya jawab ditemukan persoalan pokok bahwa selama ini masyarakat yang memiliki usaha kecil serta para pengelola koperasi mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tidak seperti yang dikatakan bahwa mereka bisa memperoleh kredit tanpa agunan selama mereka benar-benar memiliki usaha. Persoalan tersebut dijawab oleh pihak BRI bahwa kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pihaknya yaitu bahwa kredit untuk kelompok usaha bisa dilayani di BRI Cabang dan Capem bukan di BRI Unit. Hal menarik lainnya yang terungkap dari sesi tanya jawab yaitu adanya keluhan dari Bapak Widi warga Br. Buruan bahwa adanya produk daging yang didatangkan dari luar Bali yang menurutnya tidak melalui pemeriksaan dinas/badan yang berwenang misalnya dinas/badan karantina hewan sehingga pihaknya yang memiliki kelompok usaha ternak merasa dirugikan karena daging dari luar tersebut masuk secara ilegal dan dengan kualitas yang tidak terjamin. Terhadap persoalan ini, Dhamantra menjanjikan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemprop. Bali dan Pemkab. Se-Bali untuk lebih mengawasi masuknya daging dari luar Bali.(Humas Gianyar)