Pemerintah Kabupaten Gianyar terus melakukan penguatan komitmen untuk mewujudkan Gianyar Kabupaten Layak Anak (KLA) serta mempersiapkan evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023. Untuk itu, Selasa (31/1) di Ruang Rapat Bappeda, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana mewakili Sekda Gianyar mengajak seluruh stakeholder, perangkat daerah, dunia usaha dan forum anak daerah untuk ikut serta mendukung dan menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai KLA yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
“Sejak Tanggal 9 Agustus 2014 Pemkab Gianyar telah berkomitmen menjadikan Gianyar sebagai KLA. Sehingga dari berbagai tahapan, Tahun 2017 Gianyar mengalami lompatan yang signifikan hingga meraih predikat Nindya. Namun tahun 2022 predikat tersebut turun ke Madya. Untuk itu kita patut meningkatkan komitmen bersama,” ujar Mudana.
Dijelaskannya sesuai konvensi tentang hak-hak anak, baik negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Terlebih dengan adanya gugus tugas KLA, akan dapat memantau tumbuh kembang anak serta melindungi anak dari kekerasan.
“Nantinya gugus tugas Kabupaten Layak Anak harus bisa memantau tumbuh kembang anak, serta memberikan perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi melalui kegiatan yang ada di masing-masing instansi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar Cok. Gede Bagus Lesmana Trisnu membenarkan penurunan peringkat Gianyar dalam tangga menuju KLA dari Nindya ke Madya. Dimana peringkat tersebut dimulai dari pratama, madya, nindya, utama, dan KLA.
“Memang sejak tahun 2017 kita telah menyandang predikat Nindya hingga tahun 2019. Namun karena covid tahun 2020 tidak ada penilaian. Berikutnya tahun 2021 dan 2022 kita turun ke peringkat madya. Ini artinya komitmen kita bersama sudah menurun. Maka perlu kita kuatkan kembali untuk menjadikan Gianyar sebagai KLA,” jelasnya.
Terkait menurunnya predikat KLA, Cok Trisnu menjelaskan bahwa dalam verifikasi terjadi miss informasi. “Sebenarnya kita hanya kurang lagi 9 poin untuk tetap di nindya. Penurunan nilai tersebut karena dalam verifikasi yang dilakukan secara daring banyak OPD yang tidak tepat menjawab atau diam saat ditanya, mungkin sinyal jaringan kurang bagus, padahal kita sudah berbuat. Untuk itu saya meminta agar dalam verifikasi nanti seluruh OPD dapat menjelaskan dengan baik apa yang telah dilakukan dalam mewujudkan KLA,” tutur Cok Trisnu.
Hadir pula narasumber Kepala Bidang Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati yang menuturkan bahwa Gianyar harus meningkatkan komitmen untuk dapat kembali meraih predikat Nindya terlebih bisa ke Pratama atau KLA sebab dari nilai kelembagaan, Gianyar memiliki nilai tertinggi di Provinsi Bali.
Namun kalau dilihat dari pengklasteran, dimana klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, Kabupaten Gianyar menempati urutan ke 7, klaster 2 terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Gianyar bertengger di posisi ke-3. Klaster 3 yang menyangkut kesehatan dasar dan kesejahteraan Gianyar berada di peringkat ke 7, klaster 4 terkait pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya Gianyar berada posisi ke 2. Serta klaster 5 mengenai perlindungan khusus Gianyar berada pada urutan ke-4.