28 October 2025
Pemkab Gianyar Gelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komitmen Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membahas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 serta rencana pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (28/10).
Rapat koordinasi dihadiri oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Koordinasi dan sinergi dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam arahannya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penguatan integritas birokrasi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mahayastra mengaitkan komitmen integritas tersebut dengan visi pembangunan Gianyar yang berwawasan lingkungan dan berbudaya.
“Dulu Gianyar belum secantik ini, dan sebentar lagi pada tahun 2027 gedung ini akan menjadi hutan di tengah-tengah kota Gianyar. Mulai dari SMPN 1 hingga lapas akan kita tata menjadi kawasan hijau. Saya ingin masyarakat merasa puas melihat pembangunan kota yang berwawasan lingkungan,” ujar Bupati Mahayastra.
Mahayastra menekankan pentingnya kesejahteraan dan kenyamanan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari peningkatan kinerja birokrasi. “Untuk ASN, saya akan siapkan kantor yang layak. Karena tanggung jawab kita sebagai aparat birokrasi bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada DPRD, pemerintah pusat, dan rakyat. Apa yang kita kerjakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, maupun budaya harus bisa kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bupati Mahayastra juga menyoroti capaian Gianyar yang konsisten berada di peringkat atas nasional dalam penilaian kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Capaian SPI tahun 2024 dengan nilai 79,87 dan Capaian MCSP 77,28 perhari ini. “Nilai kita selalu masuk 10 besar, bahkan 4 besar nasional. Hal ini perlu terus dijaga dengan integritas, efisiensi, dan kerja keras,” ungkapnya.
Dirinya berharap kegiatan rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, wawasan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. “Gunakan forum ini untuk menambah wawasan dan pengalaman. Jangan berhenti hanya karena sudah berprestasi, tetapi teruslah berbenah dan meningkatkan kualitas kerja,” pesannya.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi inovasi aplikasi keuangan yang dibangun oleh Pemkab Gianyar. Sistemnya cepat, akurat, dan selalu terupdate. Inovasi seperti ini mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul Ichsan menegaskan bahwa dasar pelaksanaan pencegahan korupsi berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“SPI dan MCP merupakan langkah konkret dalam pencegahan korupsi. Tahun lalu Gianyar masih dikategorikan dalam zona integritas terjaga. Melalui forum ini, diharapkan ada perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Nurul Ichsan berharap rapat koordinasi ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gianyar. “Mudah-mudahan rapat ini membawa manfaat dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas di Kabupaten Gianyar,” pungkasnya.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Koordinasi dan sinergi dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Dalam arahannya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penguatan integritas birokrasi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mahayastra mengaitkan komitmen integritas tersebut dengan visi pembangunan Gianyar yang berwawasan lingkungan dan berbudaya.
“Dulu Gianyar belum secantik ini, dan sebentar lagi pada tahun 2027 gedung ini akan menjadi hutan di tengah-tengah kota Gianyar. Mulai dari SMPN 1 hingga lapas akan kita tata menjadi kawasan hijau. Saya ingin masyarakat merasa puas melihat pembangunan kota yang berwawasan lingkungan,” ujar Bupati Mahayastra.
Mahayastra menekankan pentingnya kesejahteraan dan kenyamanan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari peningkatan kinerja birokrasi. “Untuk ASN, saya akan siapkan kantor yang layak. Karena tanggung jawab kita sebagai aparat birokrasi bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada DPRD, pemerintah pusat, dan rakyat. Apa yang kita kerjakan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, maupun budaya harus bisa kita pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bupati Mahayastra juga menyoroti capaian Gianyar yang konsisten berada di peringkat atas nasional dalam penilaian kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Capaian SPI tahun 2024 dengan nilai 79,87 dan Capaian MCSP 77,28 perhari ini. “Nilai kita selalu masuk 10 besar, bahkan 4 besar nasional. Hal ini perlu terus dijaga dengan integritas, efisiensi, dan kerja keras,” ungkapnya.
Dirinya berharap kegiatan rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, wawasan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. “Gunakan forum ini untuk menambah wawasan dan pengalaman. Jangan berhenti hanya karena sudah berprestasi, tetapi teruslah berbenah dan meningkatkan kualitas kerja,” pesannya.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi inovasi aplikasi keuangan yang dibangun oleh Pemkab Gianyar. Sistemnya cepat, akurat, dan selalu terupdate. Inovasi seperti ini mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul Ichsan menegaskan bahwa dasar pelaksanaan pencegahan korupsi berlandaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“SPI dan MCP merupakan langkah konkret dalam pencegahan korupsi. Tahun lalu Gianyar masih dikategorikan dalam zona integritas terjaga. Melalui forum ini, diharapkan ada perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Nurul Ichsan berharap rapat koordinasi ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gianyar. “Mudah-mudahan rapat ini membawa manfaat dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas di Kabupaten Gianyar,” pungkasnya.