Tahun 2015 nanti, para pejabat akan lebih banyak diarahkan mengikuti diklat-diklat teknis fungsional. Hal ini berkaitan dengan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Gianyar. Hal ini ditegaskan Sekdakab. Gianyar I.B Gaga Adi Saputra, saat membuka Bintek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, (11/12).

Bintek menghadirkan narasumber Ronald Andreas Annas, AK dari Asisten Deputi (Asdep) Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Canggih Hangga Wicaksono,dari Auditor Kemen PAN- RB.

PNS itu adalah sebuah pilihan, yang tentu saja dibelakangnya dibarengi dengan sebuah konsekuensi berupa tanggung jawab. Tanggung jawab ini berupa kinerja yang baik atas beban tugas yang dibebankan pada yang bersangkutan.  Sebagaimana kita ketahui, bahwa reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Ada 8 area perubahan, yaitu Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir dan maupun budaya kerja aparatur.

Pada sekitar bulan Mei 2015  nanti, rencananya SKPD akan menyiapkan dan mempresentasikan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Namun menurut I.B Gaga Adisaputra, dalam presentasi nanti tidak hanya nilai nominalnya saja yang dipaparkan, namun harus lebih banyak pada program – program unggulan masing-masing SKPD. Terlebih tahun depan para SKPD diharapkan mampu menerapkan program “ one Agency One Inovation”, masing-masing SKPD mempunyai satu program unggulan.

“ Yang paling penting adalah komitmen, jika tidak ada komitmen atau mempunyai orientasi hasil, maka program itu akan jalan ditempat,” tegs Sekda I.B Gaga Adi Saputra.

Pada kesempatan bintek tersebut, masing-masing SKPD diberikan kesempatan memaparkan program-program yang tertuang dalam RKA yang kemudian akan dikoreksi oleh nara sumber. Yang mendapat kesempatan pertama adalah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Gianyar. Menurut Kadisdikpora Dewa Alit Mudiartha semua program di Disdikpora baik visi, misi, maupun RPJMD mengacu pada program Pemkab. Gianyar BAGUS.  Salah satunya adalah program wajib belajar 9 tahun, beasiswa bagi siswa kurang mampu yang berprestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, menyiapkan ruang publik desa sebagai sarana prasarana belajar, menyiapkan tenaga pendidik yang erkualitas dan lain-lainnya.

Hasil dari semua program itu adalah meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Gianyar yang kompetitif terutama di bidang pendidikan.

Dari pemaparan program masing-masing SKPD, para narasumber banyak berbicara masalah RKA, Renstra, RPJMD , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hingga SAKIP. Dengan koreksi dan perbaikan yang diberikan, nilai LAKIP diharapkan dapat memuaskan. Apalagi menurut Ronald Andreas Annas, Pemkab. Gianyar akan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi.  (Humas Gianyar/eni)