Untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi besarnya sumber pendapatan desa melalui Pendapatan Transfer berupa Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan  Retribusi, BKK Kabupaten (PSDS) yang diterima oleh  desa, Pemkab Gianyar melalui Bagian Pemerintahan Desa melaksanakan Evaluasi Rancangan APBDesa Tahun 2016 di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, (4/2).

Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Cokorda Rai Widiarsa mengatakan kegiatan ini dilaksankan untuk menyamakan persepsi tentang APBDesa, karena UU No 6 Tahun 2014 memerlukan sinergitas permanen dan akurat agar semua bisa melaksanakan tugas sebaik – baiknya. Berbagai macam kegiatan serta arahan sudah diupayakan, bahkan menghadirkan narasumber dari pusat dengan maksud agar semua bisa sama, terkendali dan tidak tersandung masalah – masalah.

“ Kami berharap dan ingin kedepan agar di Gianyar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Kami berkonsentrasi penuh, bagaimana Pemkab Gianyar berupaya agar aparatur bawahannya baik ditingkat Kecamatan maupun desa betul – betul aman,” terang Cok Rai Widiarsa

Cokorda Rai Widiarsa menambahkan, kegiatan evaluasi ini diikuti oleh Tim Evaluasi APBDesa Kabupaten Gianyar, Instansi terkait serta seluruh Perbekel se- Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Kaur Keuangan Desa yang ditugas menyusun APBDesa. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Tim Ahli Desa Kabupaten Gianyar, Ir I Kadek Suardika.

Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, Kadek Wisnu Wijaya mengatakan terkait pelaksanaan APBDesa, Kabupaten Gianyar telah melaksanakan setahun lebih maju dengan  pola yang hamper sama yakni Program Siaga Desa Swatantra (PSDS). Dari pelaksanaan PSDS tersebut telah mampu meningkatkan laju perekonomian di Kabupaten Gianyar, yakni rata – rata 6 % s/d 7 %.Begitu juga tingkat pengangguran, berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik angka pengangguran dari semenjak PSDS diluncurkan mengalami penurunan.

“Kalau dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gianyar bias berbangga diri,” tambah Wisnu Wijaya.

Lebih lanjut Wisnu Wijaya menambahkan, saat ini Bappeda juga tengah melaksanakan workshop rutin di tujuh kecamatan yakni Musyawarah Perencanaan Pembanguan Kecamatan (Musrenbangcam). Saat ini, kalau dilihat dari dana yang dikelola oleh 64 desa, nilai yang paling rendah yang dikelola oleh desa sebesar Rp. 2 miliar lebih sedangkan yang terbesar Rp. 4 miliar lebih. Untuk itu perlu diberikan pemahaman – pemahaman kepada perangkat desa atau kaur keuangan desa sehingga kedepannya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. (HumasGianyar/set)