Semakin terpadu dan sinergisnya perencanaan di berbagai bidang merupakan poin penting yang hendak dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang, demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai dalam laporannya pada acara pembukaan Musrenbangda kabupaten Gianyar, senin (5/4) di Ruang sidang Kantor Bupati Gianyar.
Lebih lanjut menurut Ida Bagus Nyoman Rai bahwa kegiatan Musrenbangda Kabupaten Gianyar diikuti oleh SKPD Pemkab. Gianyar, para camat se-Kabupaten dengan melibatkan perwakilan yang telah ditunjuk, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, dan instansi terkait lainnya yang akan berlangsung selama 2 hari, yakni dari Senin 5 April sampai dengan selasa 6 April 2010. Setelah dibuka, musrenbang dilanjutkan dengan pembahasan program/kegiatan prioritas yang lebih detail secara terpisah di dalam sidang kelompok yang dibagi kedalam 4 pembahasan meliputi : Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Pemerintahan Umum.
Rai juga menyampaikan bahwa jumlah usulan kegiatan yang disampaikan oleh seluruh SKPD Pemkab. Gianyar tahun 2011, baik pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN adalah sebanyak 853 kegiatan dengan total nilai usulan sebesar Rp.1.111.988.256.891, dengan rincian bidang fisik sebanyak 121 kegiatan dengan nilai Rp.765.122.928.185, bidang ekonomi sebanyak 196 kegiatan dengan nilai Rp.94.281.677.229, bidang pemerintahan umum sebanyak 209 kegiatan dengan nilai Rp.72.485.822.300, dan bidang sosial sebanyak 327 kegiatan dengan nilai Rp.180.097.829.177
Pada kesempatan itu, Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa usulan kegiatan dalam Musrenbangda selalu mengalami peningkatan sementara realita keuangan daerah yang berkaitan dengan anggaran pembangunan daerah mayoritas masih didanai dari Dana Perimbangan Pusat dimana tidak tertutup kemungkinan porsi bantuan akan menurun mengingat makin banyaknya pemekaran daerah akhir-akhir ini. Karena itu, perlu sikap bijak dan arif dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dengan mengesampingkan ego sektoral dan mengembangkan sikap tanggap serta aspiratif dalam menyusun prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan perekonomiannya dengan pemberdayaan potensi yang ada.
Cok Ace juga menyampaikan adanya anggapan masyarakat bahwa Musrenbang hanya formalitas saja dan usulan yang diajukan melalui Musrenbang sulit masuk APBD. Hal ini disebabkan oleh adanya desa/kelurahan yang tidak/belum memiliki RPJM Desa sehingga kebutuhan masyarakat tidak terdata, selain itu SKPD dalam menyusun Renja SKPD tidak merujuk pada Renstra RKPD yang merupakan penjabaran RPJM, tidak mengakomodasi prioritas usulan kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang kecamatan. Untuk itu, Cok Ace menyatakan perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan yaitu desa harus menyusun RPJM Desa yang mencerminkan kebutuhan/permasalahan desa untuk 3-5 tahun, SKPD harus menjabarkan RPJM Kabupaten dalam bentuk Renstra SKPD dengan indikator terukur, dan Renstra ini perlu disosialisasikan ke masyarakat desa sehingga usulan desa merujuk ke Renstra tersebut. Selain itu perlu adanya keterpaduan yang harmonis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten. Cok Ace juga menyampaikan untuk mempercepat langkah-langkah tersebut, perlu adanya pengintegrasian model-model pembangunan partisipatif ke dalam pembangunan yang reguler dilaksanakan.
(Humas Gianyar)
Semakin terpadu dan sinergisnya perencanaan di berbagai bidang merupakan poin penting yang hendak dicapai melalui pelaksanaan Musrenbang, demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Nyoman Rai dalam laporannya pada acara pembukaan Musrenbangda kabupaten Gianyar, senin (5/4) di Ruang sidang Kantor Bupati Gianyar.
Lebih lanjut menurut Ida Bagus Nyoman Rai bahwa kegiatan Musrenbangda Kabupaten Gianyar diikuti oleh SKPD Pemkab. Gianyar, para camat se-Kabupaten dengan melibatkan perwakilan yang telah ditunjuk, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, dan instansi terkait lainnya yang akan berlangsung selama 2 hari, yakni dari Senin 5 April sampai dengan selasa 6 April 2010. Setelah dibuka, musrenbang dilanjutkan dengan pembahasan program/kegiatan prioritas yang lebih detail secara terpisah di dalam sidang kelompok yang dibagi kedalam 4 pembahasan meliputi : Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Pemerintahan Umum.
Rai juga menyampaikan bahwa jumlah usulan kegiatan yang disampaikan oleh seluruh SKPD Pemkab. Gianyar tahun 2011, baik pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN adalah sebanyak 853 kegiatan dengan total nilai usulan sebesar Rp.1.111.988.256.891, dengan rincian bidang fisik sebanyak 121 kegiatan dengan nilai Rp.765.122.928.185, bidang ekonomi sebanyak 196 kegiatan dengan nilai Rp.94.281.677.229, bidang pemerintahan umum sebanyak 209 kegiatan dengan nilai Rp.72.485.822.300, dan bidang sosial sebanyak 327 kegiatan dengan nilai Rp.180.097.829.177
Pada kesempatan itu, Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa usulan kegiatan dalam Musrenbangda selalu mengalami peningkatan sementara realita keuangan daerah yang berkaitan dengan anggaran pembangunan daerah mayoritas masih didanai dari Dana Perimbangan Pusat dimana tidak tertutup kemungkinan porsi bantuan akan menurun mengingat makin banyaknya pemekaran daerah akhir-akhir ini. Karena itu, perlu sikap bijak dan arif dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dengan mengesampingkan ego sektoral dan mengembangkan sikap tanggap serta aspiratif dalam menyusun prioritas pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk berperan aktif meningkatkan perekonomiannya dengan pemberdayaan potensi yang ada.
Cok Ace juga menyampaikan adanya anggapan masyarakat bahwa Musrenbang hanya formalitas saja dan usulan yang diajukan melalui Musrenbang sulit masuk APBD. Hal ini disebabkan oleh adanya desa/kelurahan yang tidak/belum memiliki RPJM Desa sehingga kebutuhan masyarakat tidak terdata, selain itu SKPD dalam menyusun Renja SKPD tidak merujuk pada Renstra RKPD yang merupakan penjabaran RPJM, tidak mengakomodasi prioritas usulan kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang kecamatan. Untuk itu, Cok Ace menyatakan perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan yaitu desa harus menyusun RPJM Desa yang mencerminkan kebutuhan/permasalahan desa untuk 3-5 tahun, SKPD harus menjabarkan RPJM Kabupaten dalam bentuk Renstra SKPD dengan indikator terukur, dan Renstra ini perlu disosialisasikan ke masyarakat desa sehingga usulan desa merujuk ke Renstra tersebut. Selain itu perlu adanya keterpaduan yang harmonis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten. Cok Ace juga menyampaikan untuk mempercepat langkah-langkah tersebut, perlu adanya pengintegrasian model-model pembangunan partisipatif ke dalam pembangunan yang reguler dilaksanakan.(Humas Gianyar)