Suasana nyaman dalam proses pembelajaran anak didik menjadi impian seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu implementasi yang kuat untuk memproklamirnya, intisari tersebut dapat dicanangkan melalui Sekolah Ramah Anak (SRA).
Asisten Deputi (Asdep) Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) RI Elvi Hendrani, saat memberikan pelatihan hak konvensi anak (HKA) terhadap 50 guru di Ruang Sidang Utama Bupati Gianyar, (25/3).
Elvi mengatakan, inti dari SRA yaitu memastikan setiap anak berada dalam lingkungan aman, baik secara fisik, terlindungi secara emosional dan psikologis. Dalam hal ini, guru berperan besar menciptakan kelas yang inklusif dan efektif.”Lingkungan belajar yang nyaman akan membuat anak kian termotivasi,”ucapnya.
Prinsip SRA, kata Elvi, mutlak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan penghormatan terhadap pandangan anak.”Tidak ada lagi zamannya guru diktaktor. Guru wajib ramah membina anak agar mereka tidak merasa takut,”jelasnya.
Dia mengatakan, nantinya akan diambil beberapa sampel dari sekolah – sekolah di Kabupaten Gianyar yang menyatakan komitmennya untuk menyandang status SRA. Adapun standar yang paling sederhana dari indicator SRA, antara lain makanan yang disediakan di sekolah mesti bebas dari bahan berbahaya, berwawasan lingkungan yang hijau, bebas limbah, penerangan di kelas yang cukup, WC bersih, terpantau, dan terpenting terpisah antara laki – laki dan perempuan.
“Untuk mewujudkan semua itu, perlu kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Tentu akan menjadi sebuah prestasi yang mulia, sekaligus membanggakan, jika Pemkab. Gianyar dapat membuat semua sekolah di Gianyar menyandang predikat SRA. Mari kita buat, sampai anak didik berkata dirinya betah dan nyaman sekolah disana,”ujar Elvi.
Kepala Badan PP dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Gianyar Ida Ayu Sri Ambari mengatakan, pihaknya secara terus menerus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan sosialisasi ke seluruh kecamatan tentang UU perlindungan anak, tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini.
Dikatakannya, jalan menuju predikat KLA kini makin lapang, setelah dibuatkannya Peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak Menuju KLA, dan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.”Kami juga selalu memantau capaian dari masing – masing SKPD, kemudian melaporkan ke pemerintah pusat, dan memastikan agar dalam capaian tersebut tidak terjadi penurunan,”ungkapnya.
Sementara, Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata mengatakan, pihaknya berharap KLA benar – benar dapat terwujud di Kabupaten Gianyar. Pentingnya regenerasi, dimulai sejak anak menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Untuk itu, SRA menjadi hal yang sangat utama sebagai jalan mewujudkan generasi masa depan yang cemerlang.
“Saya sadari, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Namun, kita mesti tetap yakin, mimpi mulia menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai tempat terbaik untuk para anak akan dapat kita realisasikan. Terlebih, menurut informasi dari Asdep Kementrian PP dan PA RI, Kabupaten Gianyar ditunjuk sebagai salah satu 10 besar KLA. Pengakuan tersebut akan melecut kita untuk memberikan yang terbaik terhadap masyarakat, khususnya anak,”jelas Bharata. (Humas Gianyar/Ari)