Ranperda Kabupaten Gianyar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2009 akhirnya
disahkan menjadi Perda. Pengesahan dilakukan setelah melewati tahapan pandangan
umum dari lima fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Gianyar. Hal ini terungkap pada
acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang berlangsung di Ruang Sidang
DPRD Kabupaten Gianyar (30/6).
Dalam pandangan umumnya, masing-masing fraksi menyoroti soal hasil temuan audit
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana laporan keuangan Kabupaten Gianyar
opininya wajar dengan pengecualian. Disamping itu juga disoroti soal masih lemahnya kinerja beberapa Kepala Dinas. Seperti disampaikan dalam pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oleh Tjokorda Istri Niti Yadnya, dimana fraksi ini menanyakan terkait masih belum “naik kelasnya” hasil laporan keuangan Kabupaten Gianyar. Hal ini karena hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008 dan 2009 mendapat opini yang sama dari BPK. Terkait hal itu, fraksi pohon beringin ini
mengharapkan adanya action plan yang jelas dari Pemkab. Gianyar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sistemik dan konsisten. Sehingga wajah laporan keuangan tahun anggaran 2010 bisa menjadi lebih baik dari tata kelola sebelumnya.
Sementara fraksi PDI-P dalam pandangan yang dibacakan oleh I Kadek Diana, selain
menyoroti soal hasil temuan BPK juga disoroti juga terkait masih lemahnya kinerja beberapa kepala SKPD dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya dibacakan oleh A.A. Gede Bawa Hartawan
menyampaikan untuk dapat segera menindaklanjuti dengan serius dan bersungguh -sungguh rekomendasi hasil pemeriksaan. Sementara Fraksi Nasionalis Pembaharuan dalam pandangannya dibacakan oleh Drs. I Nyoman Merta menyoroti soal adanya potongan terhadap tunjangan kinerja bagi PNS yang mana hal ini sangat merugikan dan mempengaruhi kinerja PNS di Lingkungan Pemkab. Pandangan umum Fraksi Bhineka Tunggal Ika yang dibacakan I Ketut Mahardika menyoal tentang perlu dilakukanya usaha-usaha lebih maksimal dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gianyar.
Terkait dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di dewan, Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menerangkan dari pandangan yang telah disampaikan, pada hakekatnya semua fraksi yang merupakan cerminan segenap anggota dewan, telah memberikan penilaian objektif terhadap kinerja Pemkab. Gianyar Tahun Anggaran 2009. Anggota Dewan tidak saja melihat peluang dan keberhasilan, teteapi juga menyoroti tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemda selama tahun 2009. Disamping menyampaikan berbagai kritik yang konstruktif, juga memberikan masukan dan usul saran sebagai solusi pemcehan masalah yang dihadapi. Dengan telah selesainya pembahasan materi tersebut, maka hal ini mencerminkan
wujud kemitraan yang baik untuk melangkah kedepan menuju tata pemerintahan
daerah yang lebih baik, demokratis, aspiratif dan efektif serta rasa persatuan
dan kesatuan yang tinggi.
Bupati menyadari memang masih ditemui adanya kekurangan, hal ini akan dijadikan
bahan kajian untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Terkait dengan
pandangan fraksi-fraksi terhadap LKPJ 2009 yang ”belum naik kelas”, Bupati
membenarkan hal ini, namun meski opini yang diberikan BPK adalah wajar tanpa
pengecualian atau sama dengan tahun 2008, namun catatan untuk laporan tahun 2009
lebih sedikit daripada laporan tahun 2008.
Menanggapi soal kinerja beberapa SKPD, Bupati Gianyar menyampaikan, bahwa telah
dilakukan evaluasi, dan hasilnya nanti dapat dilihat dalam gelaran mutasi yang
akan datang. Bupati juga menegaskan bahwa selama ini tidak ada bawahannya yang
memiliki kinerja atau kemapuan yang kurang, namun bilamana ada kinerja yang
kurang maksimal dalam beberapa SKPD, disebabkan oleh kurang tepatnya posisi yang
ditempati saat ini. “Tentunya seluruh masukan dan koreksi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di dewan akan dijadikan bahan masukan dan kajian untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang semakin baik di Kabupaten Gianyar,” pungkas Bupati.
(Humas
Gianyar)