Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI siap mengalokasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di tujuh kecamatan se-Kabupaten Gianyar pada tahun 2014. Hal itu terungkap dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PKH, di Ruang Rapat Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Gianyar, (23/9). Hadir sebagai Narasumber, Perwakilan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Dr. Oetami Dewi, diikuti sekitar 50 peserta berasal dari perwakilan kecamatan, puskesmas, bidan, dan guru- guru se-Kabupaten Gianyar.
Dr. Oetami mengatakan PKH merupakan program dari pemerintah pusat berupa bantuan tunai bersyarat untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM). Bertujuan membantu KSM untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP). Masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH meliputi Anak usia 0-6 tahun, Anak dibawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ,Ibu hamil atau nifas. Bantuan yang diberikan maksimum sebesar Rp. 2.740.000 per KSM. Pencairan dana dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2014 dan Bulat Maret, Juli, September Tahun 2015. Nantinya segala proses penyaluran dana dan mekanisme pendataan terhadap KSM akan didampingi oleh pendamping dan operator PKH setiap kecamatan, sehingga dana yang diberikan benar -benar dipergunakan secara tepat sasaran.
”KSM penerima PKH harus memiliki syarat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Jamkesmas, Raskin.” tegas Oetami.
Lebih lanjut dipaparkan, bantuan yang diberikan pada November nanti diambil berdasarkan acuan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011. Total jumlah KSM di Kabupaten Gianyar mencapai 3.747. Dana alokasi yang akan digelontorkan sekitar 6,5 Milyar. KSM penerima PKH wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang ditetapkan. Rinciannya adalah Ibu Hamil untuk pemeriksaan kehamilan di yankes sebanyak 4 kali, Melahirkan oleh tenaga kesehatan, Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. Bayi Usia 0-11 bulan untuk Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.Bayi usia 6-11 bulan untuk mendapat suplemen vit A. Balita usia 1-5 imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat sekali tiap 3 bulan. Balita usia 5-6 tahun untuk pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun. Anak Sekolah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD dan SMP). Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan, Minimal 85 % kehadiran dikelas.”Melalui bimtek ini, kami ingin melihat kesiapan daerah untuk calon peserta PKH, memastikan komitmen dan dukungan dari daerah, kesiapan supply set fasilitas pendidikan, dan kesehatan, serta kesiapan untuk penyaluran bantuan tahap pertama bulan November.”kata Oetami.
Bupati Gianyar, dalam sambutannya dibacakan Kadisos Kabupaten Gianyar, I Wayan Suardana mengatakan PKH memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. PKH diharapkan mampu merubah perilaku KSM untuk lebih memperhatikan kesehatan dan pendidikan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi pekerja anak, dan mempercepat MDGs. Sedikitnya ada lima komponen MDGs yang didukung lewat PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan dan nifas, serta kesetaraan gender.
Salah satu peserta perwakilan Kecamatan Tampaksiring, Dewa Dharma Putra menyambut baik sekaligus sedikit menyatakan kekhawatirannya terhadap penyaluran bantuan tersebut. Pasalnya, data yang digunakan oleh pusat mengacu terhadap BPS tahun 2011. Dikhawatirkan nantinya terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, dimana perubahan taraf hidup terjadi secara dinamis. Yang awalnya terdata sebagai KSM, bisa saja saat ini hidupnya sudah berkecukupan. Dan sebaliknya, KSM saat ini bisa saja belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan.
Mengenai hal itu, Oetami mengatakan pihaknya akan tetap memakai acuan BPS Tahun 2011. Mengingat data BPS Tahun 2014 belum diterima sampai saat ini. Diharapkan KSM yang belum mendapat bantuan PKH dapat bersabar.”Seharusnya BPS tahun 2014 sudah kami terima, namun karena 2014 banyak agenda negara semacam pilpres, dan pileg. Maka terjadi penundaan sementara, seraya menunggu segala perubahan – perubahan regulasi dari Kabinet Presiden yang baru.” terangnya. (Humas Gianyar/ari)