Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar apresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai bupati setiap tahunnya, diharapkan kedepan PAD bisa menggunakan sistem online. Hal tersebut diungkapkan saat Sidang Paripurna DPRD Gianyar tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Gianyar, (22/4).
Penggunaan sistem online selain untuk peningkatan PAD juga dibutuhkan sebagai pemutakhirkan data yang ada. Sehingga sinkronisasi dari masing-masing SKPD di dalam meningkatkan PAD bisa diinventarisasi.
LKPJ dan LPPD yang disampaikan Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata menyatakan bahwa meningkatnya PAD Gianyar pada tahun 2013 sebanyak 30 Milyar lebih. Tahun 2008 PAD berjumlah Rp 96,922 Milyar. Tahun 2009 berjumlah Rp 112,540 Milyar. Tahun 2010 Rp 153,559 Milyar, Tahun 2011 Rp 209, 598 milyar dan tahun 2012 dari target Rp 231,217 Milyar menjadi Rp 261,447 Milyar dengan capaian 113,07%. Kedepan Bupati AA Gde Agung Bharata akan mengoptimalkan lagi PAD demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPR Kabupaten Gianyar I Made Wardana menyampaikan Rekomendasi DPRD Gianyar terkait LKPJ Bupati Gianyar Tahun 2012, bahwa meningkatnya PAD merupakan kerja keras Bupati sebelumnya Tjok Oka A. A Sukawati dan membuat Pemkab Gianyar tidak memiliki hutang di tahun 2012, sehingga tidak memiliki halangan dalam melaksanakan beberapa program kedepan. Secara umum tujuh (7) program unggulan yang menjadi prioritas bupati berjalan secara baik namun diantara 7 program unggulan perlu dioptimalkan lagi.
Dalam rekomendasi DRPD juga dijelaskan tentang beberapa program yang masih perlu ditingkatkan, seperti bidang pendidikan terutama dalam pemberian SPP gratis dan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah, karena masih mahalnya biaya sekolah. Peningkatan pelayanan bidang kesehatan, pertanian dan lainnya.
Pelaksanaan program kedepan yang dilaksanakan SKPD perlu dilakukan pengawasan agar tercapai tujuan maksimal. Peranan dan kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan lagi agar Kabupaten Gianyar mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Humas Gianyar)