Pemkab Gianyar Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut

Atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Penghargaan ini secara berturut-turut diperoleh Pemkab Gianyar mulai tahun 2014 hingga sekarang.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho dan diterima oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra didampingi Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupatn Gianyar, Jumat (4/11/2022).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho sangat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang telah meraih WTP 8 kali berturut-turut. Keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan akan mempercepat peningkatan perekonomian Bali.

“Ini tentu saja pencapaian prestasi yang sangat membanggakan untuk Kabupaten Gianyar karena ketika laporan keuangan itu mencapai opini berarti bisa disampaikan dalam menyusun laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, ” kata Teguh Dwi Nugroho.

Sementara itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara menjadi bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. “Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Gianyar kepada seluruh masyarakat Gianyar, ” ujar Bupati Mahayastra.

Lebih lanjut, hal ini dapat terwujud karena adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Melalui penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk mempertahankan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.