Info Perizinan

BPPT



BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT)

KABUPATEN GIANYAR

 

 

1.    BERDIRINYA BPPT KABUPATEN GIANYAR

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kwaitas pelayanan umum yang lebih baik dari waktu ke waktu, namun pada kenyataannya keluhan warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah, seperti pelayanan kurang bermutu, kurang adil dan urusannya berbelit-belit. Berdasarkan hal tersebut aparat birokrasi harus bekerja keras dalam memberikan pelayanan agar citranya tidak tercoreng dimata masyarakat, Pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu melakukan perubahan paradigma, dari yang sebelumnya dilayani menjadi melayani.

Adanya perubahan paradigm tersebut dan Kebijakan Nasional tentang penyelenggaraan pelayanan umum sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman tata Laksana Pelayanan Umum, serta untuk meningkatkan pelayanan publik pada Bidang Perijinan dan Non Perijinan, maka sejak Tahun 1994 Pemerintah Kabupaten Gianyar telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan dasar hukum berupa Keputusan Bupati Nomor 759 Tahun 1994 tanggal 30 Nopember 1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Umum Satu Atap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar. Keberadaan UPT dapat dikatakan sangat sederhana dengan berbagai keterbatasannya, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Bupati Nomor 1968 Tahun 1996 tentang hal yang sama. Pada tahun 2001 status UPT ditingkatkan menjadi Kantor Uni Pelayanan Terpadu (KUPT) Kabupaten Gianyar dengan dikuatkannya SK Bupati tersebut diatas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar.

Upaya penyempurnaan terus dilakukan baik dari sisi kelembagaan maupun pelayanan untuk menuju pelayanan prima. Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar nama Kantor Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) berubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Gianyar.

Pada tanggal 7 Juli 2008 status KPT ditingkatkan lagi menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.

 

2.    MAKSUD DAN TUJUAN

a.    Maksud

Adapun maksud didirikannya BPPT Kabupaten Gianyar adalah untuk menyelenggarakan pelayanan prima perijinan dan non perijinan dalam satu pintu, dengan prinsip sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi di Kabupaten Gianyar dalam rangka membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

b.    Tujuan

Secara umum tujuan dari pelayanan prima adalah kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan Indeks Kepuasan masyarakat dan Standar Pelayanan Prima.

Tujuan dibentuknya BPPT :

  1. Menyederhanakan sistem dalam pelayanan
  2. Mewujudkan pelayanan prima (Cepat, Tepat, Mudah dan Murah)
  3. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Gianyar khusunya yang terlibat langsung dengan masyarakat.

 

3.    Visi & Misi

1.    Visi  :

Terwujudnya Transparansi dan Kwalitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menuju Pelayanan Prima.

2.    Misi :

  • Transparansi dan Kwalitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
  • Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat
  • Meningkatkan Koordinasi yang harmonis antar Dinas/Instansi terkait.
  • Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia.

3.    Motto :

Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami

 

4.    KELEMBAGAAN

Konsekwensi dari peningkatan status Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, berdampak pada meningkatnya beban kerja dan tanggun jawab BPPT untuk mampu dan senantiasa meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan pada jabatan struktural juga mengalami peningkatan eselon.

Jabatan Struktural BPPT terdiri dari :

  • Eselon II        :   Kepala BBPT
  • Eselon III       :    Sekretaris, Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan, Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan, Kepala Bidang Data dan Pengembangan, Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  • Eselon IV      :    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub  Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan

Adapun Susunan Organisasinya adalah :

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

2. Sekretariat

  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagian keuangan

3. Bidang Informasi dan Pengaduan

4. Bidang Perijinan dan Non Perijinan

5. Bidang data dan pengembangan

6. Bidang Monitoing dan Evaluasi

Keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten perlu didukung dengan personil yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Saat ini jumlah pegawai BPPT Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 53 orang.

 

5.    SARANA DAN PRASARANA

Keberadaan dan keberhasilan suatu lembaga dalam mewujudkan visi dan misinya tidak dapat dilepaskan dari dukungan sarana prasarana. Lebih-lebih yang menyangkut pelayanan publik.

Berikut ini disajikan tabel sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar :

No

Jenis Sarana/Prasarana

Jumlah

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Mobil

Lemari Besi

Sekat Ruangan

Kursi Besi Tinggi

AC

Komputer

Kursi Kayu

Kursi Biro

Sepeda Motor

Rak Kayu

Mesin Ketik

Brankas

Laptop

Kamera

Jam Dinding

Kipas Angin

Meja Front Office

Meja Rapat

Pesawat Telepon

Tv

Meja Biro

Meja Kerja

Kursi gandeng

Meja Komputer

Printer

Meja Setengah Biro

Meja Marmer

Meja Rak/Loket

Kursi biasa

Kursi Tinggi Besar

Loker kayu

Pesawat Telepon Paralel

Mesin Kalkulator

Tabung Pemadam Kebakaran

Kotak Saran

Loudspeaker

Papan Struktur

Printer Photocopy

Filling Kabinet

8 Unit

4 Unit

4 set

12 Unit

10 Unit

15 Unit

29 Unit

2 Buah

2 Unit

3 Buah

3 Buah

1 Unit

2 Buah

1 Unit

2 Unit

2 Buah

1 Unit

1 Unit

4 Unit

3 Unit

2 Unit

31 Unit

10 Unit

15 Unit

9 Unit

4 Unit

1 Unit

4 Unit

60 Unit

12 Unit

1 Unit

3 unit

7 Unit

2 Unit

1 Unit

4 Unit

1 Unit

3 unit

10 unit

 

 

 

6.     PELAYANAN BPPT

a.    Strategi Pelayanan

Staregi pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar guna mewujudkan Visi dan Misi dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi, yaitu :

1.    Strategi Internal

  • Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan dan non perijinan dengan melibatkan semua pejabat dan staf di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
  • Meningkatkan kualitas aparatur Badan Pelayanan Perijinan terpadu yang professional, antara lain :
  1. Menempatkan petugas sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
  2. Memberikan/mengikuti pelatihan yang terkait pelayanan publik bidang perijinan  dan non perijinan
  • Meningkatkan sarana dan prasarana kerja Badan Pelayana Perijinan Terpadu :
  1. Tempat bekerja dan ruang pelayanan masyarakat yang bersih, indah, sejuk dan nyaman.
  2. Alat bekerja yang memadai terutama komuter dan perlengkapannya, sarana transportasi serta perkantoran yang memadai.

2.    Strategi Eksternal

  • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan SKPD (instansi teknis) yang terkait.
  • Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat terkait perijinan dan non perijinan.
  • Sosialisasi/informasi meknisme pelayanan perijinan dan non perijinan pada media cetak dan elektronik.

3.    Indeks Kepuasan Masyarakat

b.    Jenis Pelayanan

No

Jenis Pelayanan Perijinan

Waktu Penyelesaian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

14.

15.

16.

Ijin Prinsip

Ijin Lokasi

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Ijin Membongkar Trotoar dan Jalan

Ijin tempat Usaha (SITU)

Ijin Ganguuan (HO)

Ijin Usaha Pariwisata

Ijin Usaha Perdagangan

Ijin Usaha Industri

Ijin Usaha Kesehatan

Ijin Usaha Pertanian dalam arti luas

Ijin Operasional Pendidikan Non Formal

Ijin Penggunaan air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Ijin Pembangunan Menara Telekomunikasi

Ijin Penanaman Modal

Ijin Pemasangan Reklame

12 hari kerja

14 hari kerja

14 hari kerja

14 hari kerja

4 hari kerja

4 hari kerja

14 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

10 hari kerja

 

10 hari kerja

10 hari kerja

7 hari kerja

 

No

Jenis Pelayanan Non Perijinan

Waktu Penyelesaian

1.

Tanda Daftar Perusahaan

10 hari kerja

 

7.    MEKANISME PERIZINAN

 

8.    MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

 

9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

 

10. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

 

11. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT